Di balik pembukaan Libya Pavilion di MIHAS 2026 hari ini, ada satu kalimat dari Chairman MATRADE yang sebenarnya menyimpan rencana jauh lebih besar dari sekadar kerja sama dagang dua negara: pembentukan ASEAN Halal Council pada September 2027. Rencana ini disebut langsung oleh Dato’ Seri Reezal Merican Naina Merican saat meresmikan pavilion Libya di MITEC — dan menariknya, disampaikan justru dalam konteks kemitraan dengan negara di luar Asia Tenggara.
“Dengan membawa sektor swasta Libya yang terus berkembang masuk ke ekosistem halal Malaysia — sertifikasi, jaminan kualitas, dan infrastruktur dagang kami — kita bisa membangun rantai pasok yang cukup kuat untuk melayani seluruh dunia Islam. Sejalan dengan usulan Malaysia soal pembentukan ASEAN Halal Council pada September 2027, sebagai bagian dari upaya mengubah gagasan dewan halal regional menjadi institusi yang benar-benar berjalan,” ujar Reezal Merican.
Kalimat ini penting karena menunjukkan bahwa MIHAS 2026 bukan cuma soal transaksi dagang tahunan, tapi juga panggung untuk menguji dan memperkenalkan visi kelembagaan yang lebih besar. ASEAN Halal Council, kalau benar-benar terwujud, akan jadi lembaga regional pertama yang secara resmi menyatukan standar dan tata kelola halal di kawasan Asia Tenggara — sebuah langkah yang selama ini masih berupa wacana di berbagai forum industri halal.
Yang menarik, Libya justru disebut sebagai salah satu bukti konkret kenapa institusi semacam ini dibutuhkan. Perdagangan bilateral Malaysia-Libya yang tembus RM1,03 miliar di 2025, ditambah lonjakan ekspor 73,4 persen di paruh pertama 2026, menunjukkan bahwa permintaan pasar halal datang dari luar kawasan tradisional Asia Tenggara dan Timur Tengah. Kalau rantai pasok halal mau benar-benar kuat menjangkau pasar-pasar baru seperti Afrika Utara, dibutuhkan kerangka kerja regional yang lebih solid — bukan cuma perjanjian bilateral satu per satu yang harus dirintis dari nol setiap kali ada mitra dagang baru.
MIHAS 2026 sendiri jadi etalase yang pas untuk menunjukkan skala ambisi ini. Tahun ini, pameran diikuti 2.000 exhibitor dari 58 negara, dengan proyeksi transaksi dagang tembus RM5 miliar — menjadikannya showcase paling ambisius yang pernah digelar MATRADE. Reezal Merican juga menegaskan komitmen MATRADE untuk membuka akses pasar dua arah: “MATRADE siap, dengan tangan terbuka, membantu perusahaan-perusahaan Libya melangkah masuk ke ASEAN, sama seperti kami berharap lebih banyak perusahaan Malaysia memanfaatkan peluang yang ditawarkan Libya.”
Rencana ASEAN Halal Council ini juga sejalan dengan target besar Malaysia mencapai RM80 miliar nilai ekspor halal pada 2030. Partisipasi aktif dari mitra internasional seperti Libya disebut berperan penting dalam membangun rantai pasok halal global yang tangguh — sesuatu yang jauh lebih mudah dicapai kalau ada kerangka regional yang menaunginya, dibanding mengandalkan kesepakatan bilateral yang terpisah-pisah.
Kalau rencana ini benar-benar berjalan sesuai jadwal, September 2027 bisa jadi titik penting bagi industri halal Asia Tenggara — bukan cuma buat Malaysia, tapi juga negara-negara ASEAN lain yang selama ini punya standar dan sistem sertifikasi halal yang berbeda-beda satu sama lain, termasuk Indonesia.
Bagi Indonesia sendiri, wacana ASEAN Halal Council ini patut dicermati. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sistem sertifikasi halal yang dikelola BPJPH, harmonisasi standar di tingkat regional berpotensi mempermudah produk halal Indonesia menembus pasar ASEAN tanpa harus melalui proses sertifikasi ulang di setiap negara tujuan. Di sisi lain, ini juga berarti persaingan yang makin terbuka — brand halal dari negara ASEAN lain, termasuk Malaysia, akan lebih mudah masuk ke pasar Indonesia dengan standar yang sama. Dengan kata lain, harmonisasi ini adalah pedang bermata dua yang perlu disikapi secara strategis, bukan sekadar disambut sebagai kabar baik semata — pelaku usaha halal Indonesia perlu mulai memikirkan posisi kompetitifnya sejak dini, bukan menunggu sampai kerangka regional ini benar-benar terbentuk.
