BeritaNasional

Sertifikasi Halal Beralih Tangan, LPPOM MUI Meradang Mempertanyakan UU JPH

Moslemjourney.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meradang dengan diberlakukan UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019 mulai 17 Oktober 2019. Meradangnya MUI bukan karena alasan, sebab UU dan PP ini membuat kewenangan sertifikasi halal yang awalnya dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Dalam UU dan PP ini mengatur perubahan sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory) yang nantinya kewenangan sertifikasi halal akan diterbitkan oleh BPJPH selaku leading sector jaminan produk halal.

Baca juga: Seputar PLN Tepati Janji Membayar Kompensasi Kepada Masyarakat

Di lansir dalam hukumonline.com, kuasa hukum LPPOM MUI, Ikhsan Abdullah dalam permohonannya menyatakan bahwa UU JPH dapat menghadirkan kecemasan di tengah masyarakat, karena LPPOM MUI sudah menjadi bagian dalam memberikan sertifikasi halal.

“Karena terjadi peralihan kewenangan dari LPPOM MUI yang telah dipercaya sejak 30 tahun lalu kepada BPJPH. Tentu, UU JPH mencederai nilai kepastian hukum yang ada di masyarakat, sebab selama ini LPPOM MUI telah mendarah daging menjadi lembaga yang tak dapat dipisahkan dalam sertifikasi halal,” kata Ikhsan dalam permohonannya di kutip dari hukumonline.com.

Ikhsan menilai bahwa UU JPH akan membawa keresahan masyarakat terhadap kehalalan suatu produk. Sebab, UU JPH telah mencabut hukum yang telah lama hidup di masyarakat selama 30 tahun (LPPOM) dengan membentuk BPJPH.

Baca juga: KH. Cholil Menyayangkan RIBA di Peminjaman Online, Berikut Keburukkan Yang di Dapatkan Dari RIBA

Menurut alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 tentang tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Ikhsan memaparkan bahwa UU JPH telah mengambil tugas dan fungsi LPPOM MUI secara sepihak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 5 dan Pasal 6 yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C dan E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Ikhsan juga berpendapat BPJPH tidak akan pernah bisa mengeluarkan sertifikasi halal pada suatu produk. Baik itu produk dalam negeri maupun produk luar negeri tanpa adanya keikutsertaan MUI dalam setiap prosesnya. Karena, kehalalan suatu produk hanya bisa dilakukan oleh ulama yang diwujudkan dalam kelembagaan MUI dan LPPOPM MUI yang telah dipercayai oleh masyarakat. (IF)

 

Comment here