Di tengah hiruk pikuk lantai pameran MIHAS 2026 hari ini, ada satu momen kelembagaan yang sebenarnya menyimpan dampak jangka panjang cukup besar: penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara MATRADE dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Lewat kesepakatan ini, Malaysia resmi menyiapkan jaringan "duta halal" yang akan ditempatkan di berbagai negara di seluruh dunia.
LOI ini menjadi dasar pembentukan Halal Development Officer (HDO) Programme, yang berjalan di bawah inisiatif Malaysia Halal Global Nexus (MyHGN). Secara sederhana, program ini akan menempatkan petugas-petugas MATRADE di kantor perwakilan Malaysia di berbagai negara, dengan tugas khusus membimbing industri global memahami ekosistem halal Malaysia, memperkuat pengakuan sertifikasi internasional, dan mendorong pertumbuhan ekspor halal.
Kenapa ini penting? Selama ini, salah satu tantangan terbesar dalam perdagangan halal lintas negara adalah perbedaan standar dan pemahaman soal sertifikasi antar negara. Produk yang sudah bersertifikasi halal di satu negara belum tentu otomatis diakui di negara lain, dan proses negosiasi pengakuan sertifikasi seringkali rumit dan memakan waktu. Dengan adanya petugas MATRADE yang ditempatkan langsung di berbagai negara, proses ini diharapkan bisa dipercepat — karena ada pihak yang secara aktif menjembatani pemahaman antara regulator asing dan sistem sertifikasi halal Malaysia.
Momentum penandatanganan LOI ini juga tidak berdiri sendiri. Di hari yang sama, Global Halal Summit (GHaS) 2026 diresmikan langsung oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia, YAB Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, mewakili Perdana Menteri. Kehadiran pejabat setingkat Timbalan PM, didampingi sejumlah pemimpin dari kementerian dan lembaga terkait ekosistem halal Malaysia, menegaskan bahwa inisiatif semacam HDO Programme ini bukan sekadar wacana teknis antar-lembaga, tapi punya dukungan politik di level tertinggi pemerintahan.
GHaS sendiri, yang diselenggarakan oleh JAKIM, berfungsi sebagai platform unggulan Malaysia untuk diplomasi halal global, tata kelola, dan pengembangan kapasitas. Forum ini mempertemukan badan sertifikasi pemerintah, lembaga terkait, ulama, pembuat kebijakan, dan pemimpin industri global dalam satu platform — dengan tujuan membangun kapasitas teknis, menyederhanakan kepatuhan internasional, dan memfasilitasi akses pasar yang lebih mulus bagi perusahaan Malaysia.
Kombinasi antara LOI MATRADE-JAKIM dan penyelenggaraan GHaS di hari yang sama ini menunjukkan pola yang konsisten dengan strategi besar Malaysia selama MIHAS 2026 berlangsung — termasuk rencana pembentukan ASEAN Halal Council yang sempat diumumkan di hari sebelumnya. Semuanya mengarah pada satu visi: membangun infrastruktur kelembagaan yang permanen untuk mendukung posisi Malaysia sebagai pusat ekonomi halal dunia, bukan sekadar mengandalkan momentum tahunan dari pameran dagang semata.
Bagi pelaku usaha halal, termasuk dari Indonesia, perkembangan ini patut dicermati. Kalau program HDO berjalan efektif, proses pengakuan sertifikasi halal lintas negara berpotensi menjadi lebih mudah di masa depan — sesuatu yang selama ini jadi hambatan utama bagi UKM yang ingin ekspor produk halal ke pasar baru. Di sisi lain, ini juga berarti Malaysia makin serius memposisikan dirinya sebagai rujukan utama standar halal global, sebuah posisi yang juga diincar banyak negara lain, termasuk Indonesia sendiri.
Langkah MATRADE dan JAKIM ini baru permulaan — detail teknis soal berapa banyak petugas yang akan ditempatkan, di negara mana saja, dan kapan program ini mulai berjalan penuh, masih perlu dipantau dalam beberapa bulan ke depan.
Yang jelas, inisiatif ini melengkapi rangkaian langkah strategis Malaysia yang sudah terlihat sepanjang MIHAS 2026 — mulai dari pembukaan Libya Pavilion yang memperluas jejak dagang ke Afrika Utara, hingga rencana pembentukan ASEAN Halal Council yang disebut dalam konteks kemitraan serupa. Kalau dilihat secara keseluruhan, pola yang muncul cukup konsisten: Malaysia tidak cuma ingin jadi tempat bertemunya buyer dan eksportir setahun sekali, tapi berupaya membangun jaringan kelembagaan permanen yang bekerja sepanjang tahun, baik lewat petugas yang ditempatkan di luar negeri, forum kebijakan seperti GHaS, maupun kerangka kerja regional yang lebih luas. Bagi negara lain yang juga punya ambisi serupa di sektor halal, langkah Malaysia ini bisa jadi semacam acuan — bahwa membangun kepercayaan lintas negara butuh lebih dari sekadar pameran tahunan, tapi juga kehadiran kelembagaan yang konsisten di lapangan, sesuatu yang selama ini belum banyak dilakukan secara sistematis oleh negara produsen halal lainnya, termasuk oleh Indonesia sendiri.
Moslem Journey akan terus mengikuti perkembangan kebijakan halal Malaysia pasca-MIHAS 2026. Ikuti terus liputan lengkapnya.
