ArtikelBeritaJournal

ISEF (Indonesia Sharia Economy Festival) Suguhkan Wawasan Tentang Sertifikasi Halal

Assalamualaikum Sobat Mojou yang saat ini sedang mempersiapkan weekend bersama keluarga. Sudah punya jadwal ngapain weekend besok? Tentunya wisata kuliner bisa jadi rekomendasi yang harus kamu jadwalkan untuk mengisi weekend kamu bersama keluarga atau teman teman kamu. Sudah terbayang mau kulineran dimana? Masih bimbang makanan apa yang asik untuk menemani keseruan kamu bareng mereka?

Bicara tentang kuliner, tidak bisa lepas dari perkara masak memasak yang erat kaitannya dengan apa yang kita konsumsi sehari hari. Dalam dunia food and baverage yang saat ini makin berkembang, kegiatan kuliner menjadi bermacam macam yang disuguhkan, mulai dari persiapannya yang mempunyai nilai seni, cara memasak dengan berbagai bumbu yang dieksplor hingga penyajian makanan itu sendiri.

Banyak juga para traveller yang juga pecinta kuliner bertujuan untuk mencoba makanan khas yang ada di daerah daerah yang mereka kunjungi. Misalnya wisata kuliner Palembang yaitu mencicipi berbagai makanan khas daerah Palembang.

Setiap pengusaha makanan akan berlomba lomba menciptakan jenis dan rasa makanan yang mampu dinikmati oleh pecinta kuliner. Untuk menarik para pecinta kuliner pun,  para pengusaha makanan pasti mencari ide kreatif di tengah persaingan yang semakin keras. Karena tanpa inovasi dari para pelaku usaha makanan, konsumen dengan sendirinya akan merasa bosan dan bisnis makanan / kuliner mereka akan merosok turun di tengah ramainya persaingan yang sangat ketat.

Seiring berjalannya sektor bisnis kuliner yang sangat menjanjikan ini, terutama kuliner halal di tengah bertumbuhnya kesadaran dan pemikiran masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang tidak hanya enak dan sehat namun juga dipastikan kehalalannya. ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival) yang digelar di Jakarta Convention Center pada hari ini, Jumat 15 November 2019 menyuguhkan talkshow tentang sertifikasi halal. Pembicaranya pun sangat kompeten di bidangnya yaitu, Ibu Sumunar Jati dari LPP – POM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dan Mastuki, M. Ag dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Banyak yang tidak tahu tentang kewajiban sertifikasi halal untuk makanan dan minuman yang para pelaku bisnis kuliner jual. Untuk saat ini pihak LPPPOM MUI BPJPH dan Kementerian Agama berkolaborasi dan masih terus bersosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal. Masyarakat pun diminta untuk tahu mana label yang benar dari MUI dan BPJPH. Karena memang tidak bisa dipungkiri di mayarakat sendiri tersebar label halal yang ilegal.

“Logo yang disertifikasi sebagai label halal yang resmi itu bukan yang hanya bertuliskan halal dengan tulisan latin indonesia maupun tulisan arab seperti yang tersebar di masyarakat kita. Yang resmi dari kami itu logonya lingkaran seperti ini,” Jelas Sumunar Jati sambil melihatkan logo resmi.

Jika ada yang menggunakan logo halal yang ilegal akan dikenakan sanksi. “Dalam 5 tahun ini kami masih melakukan pembinaan ke orang orang yang menggunakan label halal ilegal atau tidak resmi dari kami. Sanksi akan diberlakukan pada tanggal 18 Oktober 2024”, Tambahnya.

Untuk proses sertifikasi halal mulai 17 oktober 2019 ada di BPJPH namun masih manual. “Jadi Bapak Ibu bisa datang ke kantor BPJPH, Jalan Lapangan Banteng Barat No 34 PPSP Kementerian Agama. Kami melakukan layanan pendaftaran dan konsultasi”, Ujar Sumunar Jati.

Untuk proses verifikasi halal waktu yang dibutuhkan adalah 92 hari kerja. Proses di BPJPH 10 hari kerja dimana pelaku usaha mendaftar lalu akan ada verifikasi dokumen. Jika dokumen tersebut belum lengkap pihak BPJPH akan menambah waktu 5 hari kerja untuk melengkapi dokumen yang kurang. Setelah tidak ada masalah di dokumen, BPJPH akan menyerahkan dokumen tersebut ke LPP – POM. Waktu untuk LPP – POM melakukan pemeriksaan dan pengujian adalah 40 hari kerja untuk produk  dalam negeri dan 60 hari kerja untuk produk luar negeri. Proses tersebut pun sangat ketat dan tidak sembarangan. Makanan dan minuman yang sudah disertivikasi halal sudah dipastikan kehalalannya dari mulai proses memilih bahan baku, cara mengolah makanan dan minumannya, tempat dimana makanan dan minuman tersebut diproduksi, pengemasan, kebersihan dari transportasi pengiriman hingga produk tersebut sampai di tangan konsumen.

Jangan khawatir untuk para pelaku usaha kuliner yang ada di daerah, karena di setiap daerah pun terdapat perwakilan yang bisa mengurus sertifikasi label halal demi memudahkan para pelaku usaha kuliner.

“Bagi pelaku usaha di daerah kami ada perwakilan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kementerian Agama di Seluruh Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu yang di daerah tinggal datang ke PTSP Kementerian Agama yang ada di provinsi Bapak dan Ibu masing masing”, Ucap Sumunar Jati dari LPP – POM MUI.

Sobat Mojou mungkin berpikir bagaimana dengan makanan pinggir jalan seperti cilok? Atau makanan pinggir jalan yang mungin Sobat Mojou suka dengan makanan itu. Apa perlu sertifikasi halal juga? Apa tidak memberatkan secara tarif? Karena kita tahu bahwa keuntungan sebulan dari menjual makanan tersebut mungkin tidak bisa menutup biaya mendaftar untuk sertifikasi label halal. Ternyata untuk para pelaku usaha kuliner yang omsetnya 50 juta gratis tidak dipungut biaya sama sekali.

“Kami pemerintah melalui kementerian Agama, Kementerian Perekonomian dan Kementerian lainnya sedang menyusun beberapa regulasi untuk memudahkan UKM. Malah amanah dari Presiden itu gratis untuk pelaku usaha micro yang asetnya di bawah 50 juta”, Jelas Sumunar.

Untuk Sobat Mojou baik itu pelaku usaha kuliner ataupun pecinta kuliner, yuk kita dukung sektor kuliner halal. Supaya apa yang masuk ke dalam tubuh kita sehat dan jauh dari yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam. (fsp)

Comment here