BeritaNasional

12 LSM Surati Pemerintah Dan Lapor PBB Soal Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan

moslemjourney.com – Bencana kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimpa Pekanbaru, Riau sejak bulan Juli lalu belum juga di atasi. Membuat 12 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melakukan pertemuan di kantor  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jakarta Selatan, Senin (16/9). Dalam pertemuan, koalisi ini akan memberikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan akan melapor ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Surat terbuka ini kami sampaikan demi kemanusian dan keadilan,” kata Khalisa Halid, Kepala Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dikutip dari Tempo.co.

Di lansir dari Tempo.co, koalisi ini terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Solidaritas Perempuan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan lainnya.

Surat terbuka yang dikirim koalisi masyarakat sipil ini, berisikan 10 tuntutan untuk ditindaklanjuti Presiden Joko Widodo untuk memastikan kesehatan masyarakat dan menugaskan tenaga medis yang cukup. Koalisi masysarakt sipil ini juga meminta supaya segera mengevaluasi masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan, khusunya perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.

Baca juga: Perusahaan Besar di sekitar Lokasi Ibukota Baru.

Masih dalam pertemuan yang sama, di lansir dari Kompas.com, Koordinator KontraS, Yati Andriyani akan membawa persoalan ini ke PBB jika pemerintah tidak segera bergerak dengan cepat.

“Kami rasa kalau negara ini tidak juga hadir dan bahkan mengelak kami sebagai masyarakat sipil bisa saja kami melakukan pelaporan terhadap peristiwa ini ke komite PBB untuk isu bisnis dan HAM,” ujar Yati di kutip dari Kompas.com.

Menurut Yati, dalam konteks isu bisnis dan HAM, perusahaan yang membiarkan segala efek buru dari praktik bisnis, dapat dimintai pertanggungjawaban. Pemerintah juga dapat dilaporkan jika terjadi pembiaran terhadap persoalan ini. Menurut Yati, PBB bisa mereview sejauh mana Indonesia telah memberikan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendesak pemerintah menjalankan tugasnya menurunkan kathutla.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana (BNPT) memberikan data bahwa seluas 49.266 hektar terbakar hingga Agustus di Riau. Karhutla terparah terjadi di Provinsi Riau dan karhutla terluas di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas lahan terbakar mencapai 44.769 hektar hingga Agustus 2019. (IF)

Baca juga: 3 Negara Ini Juga Pernah Memindahkan Ibu Kotanya!

 


Comment here